Selain pelanggaran administratif, dalam penyelenggaraan pemilu juga dikenal istilah tindak pidana pemilu.

Penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada perilaku penyelenggara pemilu. Untuk itu, dibutuhkan pedoman moral dan etis yang disebut Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Kupas Tuntas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Slawi, 22 Agustus 2025-Unruk menjadi seorang pengawas partisipatif perlu mengenal bagiaman gerakan partisipasi dalam pemilu. Nah berikut secara singkat akan dijelaskan hal tersebut.

Kehumasan pemerintah atau lembaga memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang efektif antara instansi dengan masyarakat.