Pilkada Era Covid-19, Bawaslu Terapkan Strategi Khusus

SEMARANG – Bawaslu Jawa Tengah menyiapkan berbagai strategi khusus dan baru untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada 2020. Strategi tersebut perlu diterapkan karena pilkada 2020 juga dilaksanakan dalam situasi khusus, yakni masih adanya pandemi Covid-19.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka menyatakan saat ini Bawaslu menyusun indeks kerawanan pilkada (IKP). Karena ada pandemi maka IKP ini juga memperhitungkan berbagai dimensi yang terkait dengan pandemi. “IKP menambahkan data mengenai zona status daerah apakah hijau, kuning atau merah,” kata Fajar dalam diskusi “Pilkada (Jawa Tengah) di Masa Pandem Covid-19: Tantangan dan Penanganannya” yang digelar PSHTK UKSW, Jum’at (19 Juni 2020).

Fajar menyatakan, karena situasi dan kondisi masing-masing daerah bisa berbeda maka perlakuan dalam pengawasan juga bisa berbeda. Pilkada 2020 juga ada peralatan khusus yakni alat pelindung diri (APD).

Bawaslu Jawa Tengah juga memetakan jaringan internet di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Era pandemi didorong pertemuan dibatasi. Dampaknya, berbagai komunikasi dilakukan secara daring. Penyelenggara perlu menyampaikan informasi sebanyak-banyak kepada seluruh pemilih. Pemilih juga harus mendapatkan informasi terkait pilkada maupun peserta pilkada. “Kalau memang ada daerah yang sulit akses internetnya maka perlu ada strategi khusus,” kata Fajar.

Fajar menegaskan, meski ada hal-hal baru dalam pilkada 2020 tapi kualitasnya harus dipastikan tetap terjaga. Jangan sampai pilkada 2020 asal terlaksana.

Fajar mengingatkan bahwa Perpu 2 tahun 2020 tidak mengubah tekhnis penyelenggaraan pilkada. Maka beberapa teknis harus sesuai dengan yang tercantum dalam UU 10/2016. Misalnya terkait dengan verifikasi faktual bakal calon perseorangan masih harus dilakukan dengan sensus. Berbagai metode kampanye juga masih perlu dilakukan dengan tetap sesuai protokol kesehatan.

Pembicara lain dalam acara tersebut adalah Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dan Dosen FH UKSW Umbu Rauta. Sudrajat memaparkan terkait dengan skenario teknis pelaksanaan. Adapun Umbu Rauta memaparkan berbagai konsep terkait dengan kesuksesan dan ancaman pilkada 2020. Menurut dia pilkada dalam keadaan darurat idak menjadi alasan pembenar menurunnya kualitas penyelenggaran dan partisipasi pemilih. Selain itu, perlunya kerja kolabortaif antar berbagai pihak agar pilkada sukses. Tak kalah penting kepatuhan dalam budaya hukum.

Umbu juga memuji kerja Bawaslu Jateng. Salah satunya dalam konteks pengawasan dan penindakan netralitas ASN. “Sekda Kabupaten Semarang dan Sekda Sukoharjo sudah mendapatkan rekomendasi sanksi. Ini bagus sekali,” kata Umbu.

Source : Bawaslu Jawa Tengah