Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Pengawasan Hasil Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tegal Dalami Tata Kelola Rekapitulasi Suara

Perkuat Pengawasan Hasil Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tegal Dalami Tata Kelola Rekapitulasi Suara

Perkuat Pengawasan Hasil Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tegal Dalami Tata Kelola Rekapitulasi Suara

Slawi, 18 November 2026 – Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Sesi II, Rabu (18/11/2026), pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini mengangkat klaster Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Tahapan Lanjutan, dengan menghadirkan I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2007–2012, sebagai narasumber.

Dalam sesi pendalaman tersebut, materi difokuskan pada “Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: Integritas Hasil, Akuntabilitas Penetapan, dan Kepastian Hukum Pemilu.” Topik ini menjadi bagian penting dalam penguatan pemahaman jajaran pengawas Pemilu terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi suara sebagai tahapan yang menentukan akuntabilitas hasil penyelenggaraan Pemilu.

Penghitungan dan rekapitulasi suara merupakan rangkaian tahapan yang membutuhkan ketelitian, transparansi, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil Pemilu memiliki dasar administrasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pembahasan mengenai problematika tata kelola penghitungan dan rekapitulasi suara juga memberikan ruang untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas hasil Pemilu. Aspek akurasi data, konsistensi pencatatan, keterbukaan proses, serta akuntabilitas dalam setiap jenjang rekapitulasi menjadi perhatian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Bagi jajaran Bawaslu, pemahaman terhadap mekanisme pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara menjadi bekal penting dalam melaksanakan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu.

Selain itu, aspek kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Pemilu. Setiap proses dan keputusan dalam tahapan penghitungan maupun rekapitulasi suara harus berlandaskan aturan yang berlaku, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan penyelenggaraannya.

Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Sesi II, diharapkan jajaran Bawaslu memperoleh penguatan wawasan dan perspektif mengenai berbagai tantangan dalam tata kelola penghitungan serta rekapitulasi suara. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengawas Pemilu dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas dan profesionalitas jajaran pengawas dalam mengawal setiap tahapan Pemilu. Sebab, integritas hasil Pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan kepastian hukum.