Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Tegal Perkuat Konsolidasi Demokrasi melalui Pemutakhiran Data Kependudukan di Desa Kendal Serut

Bawaslu Kabupaten Tegal Perkuat Konsolidasi Demokrasi melalui Pemutakhiran Data Kependudukan di Desa Kendal Serut

Bawaslu Kabupaten Tegal Perkuat Konsolidasi Demokrasi melalui Pemutakhiran Data Kependudukan di Desa Kendal Serut

Slawi, 11 November 2026 – Bawaslu Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Sekretaris Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, bertempat di Kantor Balai Desa Kendal Serut, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus mendorong akurasi data kependudukan sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 60 menit tersebut dilaksanakan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Achmad Marzuki, bersama Abdi Mulyawan. Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal bertemu dengan Moh. Munir selaku Sekretaris Desa Kendal Serut untuk menggali informasi dan membahas sejumlah persoalan administrasi kependudukan, khususnya terkait data penduduk yang telah meninggal dunia.

Salah satu isu utama yang menjadi pembahasan adalah data penduduk meninggal dunia di Desa Kendal Serut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa, terdapat sekitar 70 penduduk yang meninggal dunia sejak 28 November hingga akhir tahun 2025. Informasi tersebut umumnya diperoleh melalui catatan Lebe maupun keluarga yang mengurus surat atau akta kematian di kantor desa.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal menyampaikan pentingnya informasi mengenai penduduk yang meninggal dunia untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, khususnya pada Triwulan IV Tahun 2026. Data tersebut perlu dicermati untuk memastikan apakah penduduk yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau telah mengalami perubahan status menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Apabila ditemukan penduduk meninggal dunia yang masih tercatat dalam DPT, Bawaslu Kabupaten Tegal akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tegal agar dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk mendorong tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan penduduk meninggal dunia, diskusi juga membahas administrasi kependudukan di tingkat desa, termasuk penerapan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Menurut Moh. Munir, penerapan NIK tunggal sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan verifikasi identitas penduduk untuk berbagai keperluan administrasi, seperti perpajakan, sertifikat tanah, alamat, dan pelayanan administrasi lainnya.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses pembaruan data kependudukan. Salah satunya adalah lamanya proses verifikasi dan persetujuan perubahan data oleh operator di tingkat kabupaten melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kondisi tersebut terkadang menyebabkan perubahan status penduduk belum langsung tercermin dalam data administrasi, meskipun proses pengajuan perubahan telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Kendala serupa juga terjadi dalam pengurusan administrasi penduduk yang meninggal dunia maupun warga yang melakukan perpindahan domisili, baik penduduk yang keluar maupun yang masuk ke desa.

Melalui kegiatan konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Tegal memperoleh informasi dan gambaran mengenai kondisi faktual pengelolaan data kependudukan di tingkat desa. Informasi tersebut menjadi bahan penting dalam memperkuat pengawasan PDPB, terutama dalam mencermati potensi ketidaksesuaian data kependudukan dengan data pemilih.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa dalam mendukung kualitas demokrasi. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi kependudukan, sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan.

Melalui konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Tegal terus mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengawal kualitas data pemilih. Sebab, demokrasi yang berintegritas tidak hanya dimulai dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari ketepatan data setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.