Bawaslu Kabupaten Tegal Ajak Masyarakat Maknai Demokrasi Lebih Luas, Bukan Sekadar Pemilu Lima Tahunan

Tegal - Bawaslu Kabupaten Tegal kembali mengajak masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi sebagai nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar pelaksanaan pemilihan umum lima tahunan. Pesan tersebut mengemuka dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Achmad Marzuki, M.T., sebagai host, dengan menghadirkan narasumber Assoc. Prof. Dr. Syamsul Falah, S.Pd.I., M.H.I., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Bakti Negara Tegal.

Dalam perbincangan tersebut, Syamsul Falah menegaskan bahwa demokrasi perlu dimaknai secara menyeluruh, tidak terbatas pada proses memilih pemimpin atau wakil rakyat. Menurutnya, demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, terbuka, dan menjunjung tinggi kesetaraan hak setiap warga negara.

Ia menjelaskan bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin secara langsung. Namun, nilai-nilai demokrasi juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kebebasan menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan pemilu tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan yang hanya berlangsung pada saat tahapan pemilu. Bawaslu memiliki peran yang lebih luas sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan dan penguatan nilai-nilai demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa non-tahapan.

Salah satu tantangan yang turut dibahas adalah praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Syamsul menyoroti pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tidak menjadikan materi atau pemberian tertentu sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, pemimpin seharusnya dinilai berdasarkan visi, misi, gagasan, integritas, kapasitas kepemimpinan, dan etika.

Ia juga mengingatkan bahwa tingginya popularitas dan elektabilitas tidak seharusnya mengesampingkan kualitas serta integritas calon pemimpin. Demokrasi yang sehat membutuhkan proses politik yang memberikan ruang setara bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara bermartabat, tanpa membenarkan praktik politik uang.

Dalam konteks tersebut, peran tokoh masyarakat dan figur yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Tokoh agama, akademisi, pendidik, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan. Peran tersebut perlu diarahkan untuk memperluas wawasan pemilih, bukan membatasi kebebasan mereka dalam menentukan pilihan.

Lebih lanjut, ia mendorong Bawaslu untuk terus membangun kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, perjuangan menjaga demokrasi tidak dapat dilakukan sendirian. Konsistensi, kolaborasi, dan komitmen bersama menjadi kunci untuk menghadapi tantangan demokrasi, termasuk pragmatisme politik dan kecenderungan menormalisasi praktik politik uang.

Melalui podcast ini, Bawaslu Kabupaten Tegal mengajak masyarakat untuk memandang demokrasi sebagai tanggung jawab bersama. Pengawasan partisipatif, penolakan terhadap politik uang, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Tegal yang lebih demokratis, berintegritas, dan sejahtera.