Bawaslu Kabupaten Tegal Ikuti Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026
|
Slawi, 12 November 2026 – Dalam upaya meningkatkan kapasitas, memperdalam pemahaman regulasi, serta memperkuat profesionalisme jajaran pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2: Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperdalam berbagai persoalan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait tata kelola pemutakhiran data pemilih serta penguatan etika, integritas, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu.
Kegiatan diawali dengan opening speech oleh Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H. Dalam pembukaannya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan substansi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas Pemilu melalui pembelajaran yang berkelanjutan.
Sesi I: Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih
Pada sesi pertama, pembahasan difokuskan pada klaster Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih dengan menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kepemiluan dan perlindungan data pribadi.
Narasumber pertama, Ilham Sahputra, Anggota KPU RI periode 2017–2022, menyampaikan materi mengenai “Problematika Struktural Pemutakhiran Daftar Pemilih: Akurasi Administratif, Integritas Data, dan Jaminan Hak Konstitusional Pemilih.”
Materi tersebut mengangkat pentingnya akurasi administratif dan integritas data dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Data pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, narasumber kedua, Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), membahas materi “Perlindungan Data Pribadi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu: Dilema Transparansi, Hak Akses Pengawasan, dan Akuntabilitas Kelembagaan.”
Pembahasan ini memberikan perspektif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu, kebutuhan akses data untuk kepentingan pengawasan, serta perlindungan hak privasi dan keamanan data pribadi pemilih.
Bagi jajaran pengawas Pemilu, pemahaman tersebut menjadi bekal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi.
Sesi II: Etika, Integritas, dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
Memasuki sesi kedua yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB, Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 mengangkat klaster Etika, Integritas, dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu.
Pembahasan diarahkan pada problematika independensi, kepatuhan terhadap kode etik, serta penguatan akuntabilitas kelembagaan.
Sesi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Nur Hidayat Sardini, Ketua Bawaslu RI periode 2008–2011 dan Anggota DKPP RI periode 2012–2017, yang dijadwalkan menyampaikan materi mengenai “Problematika Penegakan Kode Etik dan Pencegahan Pelanggaran.”
Narasumber berikutnya, Prof. Dr. Muhammad Al-Hamid, Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017, Anggota DKPP RI periode 2017–2022, sekaligus Ketua DKPP RI periode 2020–2022, dijadwalkan mendalami materi “Profesionalisme, Kompetensi, dan Budaya Integritas Kelembagaan.”
Kedua materi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman jajaran pengawas Pemilu mengenai pentingnya menjaga independensi, menjunjung tinggi kode etik, serta membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
Memperkuat Kapasitas, Menjaga Integritas Pengawasan
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Tegal dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kualitas sumber daya manusia pengawas Pemilu.
Melalui forum pembelajaran ini, jajaran pengawas diharapkan dapat memperluas wawasan, memahami berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu, serta mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan tata kelola data pemilih, perlindungan data pribadi, etika, dan integritas kelembagaan merupakan aspek yang saling berkaitan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat kualitas pengawasan demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat serta terlindunginya hak pilih masyarakat.
Bawaslu Mengawasi, Demokrasi Terlindungi.
