Tingkatkan Akuntabilitas Kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Tegal Ikuti Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu RI

Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan Pembinaan dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada Senin, 2 Maret 2026 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas administrasi pengawasan pemilu.

Kegiatan pembinaan diawali dengan pemaparan dari beberapa biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Biro SDM dan Umum menyampaikan penjelasan terkait pengisian jabatan serta penguatan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Organisasi memberikan pemaparan mengenai kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Pada sesi berikutnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan dan aset negara yang tertib administrasi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Biro Hukum dan Humas memberikan penjelasan mengenai aspek hukum kelembagaan serta penguatan fungsi kehumasan dalam mendukung citra dan keterbukaan informasi publik Bawaslu.

Memasuki sesi arahan, Deputi Administrasi Bawaslu Republik Indonesia, La Bayoni, S.IP., M.Si., menekankan pentingnya profesionalitas sekretariat sebagai tulang punggung dukungan administrasi lembaga. Ia menyampaikan bahwa tertib administrasi, konsistensi pelaporan, serta sinergi antarunit kerja menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan efektif.

Kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan sekaligus penguatan kesiapan organisasi dalam menghadapi agenda pengawasan ke depan. Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen organisasi dan pelayanan kelembagaan guna mendukung pengawasan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.