Sinergi Hukum dan Pengawasan sebagai Strategi Penguatan Kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal: Penyampaian Rencana Kerja Divisi HPS Tahun 2026

Senin, 12 Januari 2026, bertempat di Bawaslu Kabupaten Tegal,telah dilaksanakan kegiatan penyampaian materi Rencana Kerja Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat (HPS) Tahun 2026. Kegiatan penyampaian rencana kerja tersebut disampaikan oleh Achmad Marzuki, M.T. selaku koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyampaiannya, disampaikan bahwa rencana kerja Divisi HPS Tahun 2026 disusun dengan fokus pada penguatan aspek hukum, peningkatan kapasitas internal, serta pengembangan media publikasi dan edukasi. Rencana kerja ini merupakan bagian dari persiapan dalam menghadapi berbagai agenda pengawasan dan kegiatan kelembagaan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan hukum kepemiluan dan pengelolaan data partai politik.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa salah satu program utama yang akan dilaksanakan adalah penyusunan template buku hasil kajian hukum Bawaslu Kabupaten Tegal. Program ini bertujuan untuk menyusun format baku penulisan kajian hukum agar lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan adanya template tersebut, diharapkan setiap hasil kajian hukum yang dihasilkan memiliki standar yang seragam serta dapat digunakan sebagai referensi resmi dan dokumentasi kelembagaan dalam jangka panjang. Selain itu, Divisi HPS juga merencanakan pelaksanaan kegiatan studi banding dengan tema pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempelajari secara langsung sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang telah berjalan dengan baik, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran dan perbandingan untuk diterapkan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tegal, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dokumen hukum dan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam rangka memperluas penyebaran informasi, Divisi HPS turut merencanakan program publikasi yang bertujuan untuk menyampaikan berbagai kegiatan, hasil kajian, serta informasi hukum kepemiluan kepada masyarakat secara lebih luas. Program publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, membangun kepercayaan publik, serta memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, disampaikan pula rencana pelaksanaan program bimbingan teknis (bimtek) yang ditujukan untuk memberikan bimbingan dan pemahaman kepada internal terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Program bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan, serta pemahaman personel dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan agar setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk inovasi dalam media komunikasi dan edukasi, Divisi HPS juga merencanakan program podcast yang akan digunakan sebagai sarana edukasi dan diskusi seputar hukum kepemiluan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Melalui media podcast, informasi diharapkan dapat disampaikan dengan cara yang lebih santai, menarik, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Selain program-program tersebut, Divisi HPS juga menyiapkan program simulasi dengan tema persiapan pengawasan data partai politik yang akan dilaksanakan secara internal. Program simulasi ini bertujuan untuk melatih kesiapan tim dalam melakukan pengawasan data partai politik, mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul, serta meningkatkan ketelitian dan ketepatan dalam proses pengawasan agar pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih lancar dan minim kesalahan.

Divisi HPS juga merencanakan pelaksanaan program sosialisasi hukum kepemiluan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, serta evaluasi terkait data partai politik. Program sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan dan ketentuan hukum kepemiluan, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Evaluasi terhadap data partai politik dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, penyampaian Rencana Kerja Divisi HPS Tahun 2026 ini bertujuan untuk memperkuat peran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam bidang hukum, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan, diharapkan kinerja Divisi HPS dapat semakin profesional, terstruktur, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga maupun masyarakat.