Ngobrol Gayeng “Medang Sore”, Bawaslu Kabupaten Tegal Ajak Tukang Bangunan Tolak Politik Uang
|
Bawaslu Kabupaten Tegal terus memperkuat konsolidasi demokrasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Kali ini, pendekatan dilakukan secara santai bersama para pekerja bangunan dalam suasana “medang sore” atau istirahat minum teh/kopi di sela pekerjaan, Minggu (22/2/2026).
Kegiatan berlangsung di rumah Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Sri Anjarwati, M.Kom. Diskusi dilakukan secara informal bersama tiga orang kuli bangunan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta edukasi untuk menolak politik uang.
Dalam obrolan yang berlangsung hangat dan penuh canda khas Tegal, para pekerja menyampaikan bahwa mereka tetap menggunakan hak pilih saat Pemilu maupun Pilkada. Namun, mereka juga secara terbuka menceritakan fenomena pembagian amplop oleh oknum calon saat Pilkada.
Salah satu peserta mengungkapkan bahwa ketika Pemilu suasananya ramai karena banyak calon, sementara saat Pilkada justru banyak yang membagikan amplop. Meski disampaikan dengan nada bercanda, pengakuan tersebut menjadi pintu masuk diskusi mengenai bahaya politik uang.
Sri Anjarwati kemudian menjelaskan bahwa menerima uang atau barang dari calon termasuk praktik money politics yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kualitas demokrasi. Ia menegaskan bahwa politik uang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas.
Para pekerja bangunan tersebut menunjukkan antusiasme dalam diskusi. Mereka mengakui bahwa sering kali masyarakat tidak meminta, namun ketika diberi merasa “eman” jika ditolak. Meski demikian, setelah mendapatkan penjelasan tentang dampak jangka panjang politik uang, mereka mulai memahami pentingnya menolak praktik tersebut.
Menariknya, para pekerja juga menyampaikan harapan agar para calon tidak lagi membagikan amplop kepada pemilih. Sebab menurut mereka, selama masih ada yang memberi, godaan untuk menerima akan selalu ada.
Konsolidasi demokrasi ini menjadi bukti bahwa penguatan demokrasi harus dibangun dari bawah (bottom-up), menyentuh kelompok pekerja informal yang selama ini jarang disentuh forum resmi. Melalui pendekatan humanis dan dialog santai, nilai-nilai pengawasan partisipatif dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat.
Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus mengedukasi seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang profesi, agar Pemilu dan Pemilihan ke depan berlangsung lebih jujur, adil, dan berintegritas.