Konsolidasi Demokrasi Gali Pandangan Masyarakat tentang Politik Uang dan Pengawasan Pemilu

Slawi – Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Achmad Marzuki, M.T., melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama masyarakat Desa Tuwel dan Desa Kemaron, Kecamatan Bojong, pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini menjadi sarana untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu, politik uang, serta dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Dalam diskusi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, salah satunya mengenai keberadaan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Pengawas desa dinilai masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Selain itu, jumlah pengawas yang hanya satu orang di setiap desa dianggap belum sebanding dengan luas wilayah dan cakupan pengawasan yang harus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat desa.
Persoalan politik uang juga menjadi pembahasan dalam diskusi. Berdasarkan pengalaman masyarakat dalam Pemilu 2024, praktik pembagian amplop masih menjadi isu yang kerap muncul menjelang pemungutan suara. Bahkan, dalam satu rumah terkadang terdapat lebih dari satu pemberian dari calon yang berbeda. Meski demikian, masyarakat tidak selalu menentukan pilihan berdasarkan pemberian tersebut, karena sebagian tetap memilih calon yang telah dikenal. Namun, terdapat pula kecenderungan sebagian masyarakat menantikan pemberian menjelang Pemilu.
Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Tegal berupaya menyerap pengalaman dan pandangan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diperlukan saat menggunakan hak pilih, tetapi juga dalam menjaga integritas demokrasi, mengenali potensi pelanggaran, serta membangun kesadaran untuk menolak praktik politik uang demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang jujur dan adil.