Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi : Bersama Fatayat NU, Perkuat Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif

Konsolidasi Demokrasi : Bersama Fatayat NU, Perkuat Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif

Konsolidasi Demokrasi :
Bersama Fatayat NU, Perkuat Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif

Tegal - Peran perempuan dalam menjaga kualitas demokrasi menjadi salah satu perhatian Bawaslu Kabupaten Tegal. Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi dan Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif bersama Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tegal, Bawaslu mengajak perempuan muda untuk turut mengambil bagian dalam mengawal demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu (1/11/2026) bertempat di Ruang Rapat PCNU Kabupaten Tegal tersebut diikuti oleh Ketua dan anggota PC Fatayat serta pengurus harian PAC Fatayat NU se-Kabupaten Tegal. Hadir sebagai narasumber, Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Sri Anjarwati, M.Kom.

Dalam kegiatan tersebut, Sri Anjarwati menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, dalam pengawasan pemilu partisipatif. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu membangun kesadaran politik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.

Melalui jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat PAC dan ranting, Fatayat NU dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan pendidikan politik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pembahasan juga diarahkan pada pentingnya meningkatkan pemahaman kepemiluan, mengenali batasan-batasan pelanggaran, serta melakukan pencegahan dini terhadap berbagai praktik yang dapat mencederai demokrasi. Di antaranya politik uang, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran berita bohong atau hoaks.

Kegiatan ini menghasilkan penguatan pemahaman kader Fatayat NU mengenai regulasi kepemiluan dan potensi pelanggaran pemilu. Selain itu, terbangun komitmen bersama untuk menjadikan kader Fatayat NU sebagai pelopor pengawasan partisipatif di lingkungan keluarga dan masyarakat, sekaligus menolak segala bentuk praktik politik uang.

Bawaslu Kabupaten Tegal berharap sinergi bersama Fatayat NU tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diwujudkan melalui aksi nyata hingga tingkat ranting dan anak ranting. Dengan keterlibatan aktif organisasi perempuan, upaya membangun demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan bermartabat di Kabupaten Tegal diharapkan semakin kuat.

Sebab, menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan muda sebagai kekuatan penting dalam mengawal masa depan demokrasi.