“Isu Money Politics hingga Biaya Kampanye Dibongkar!” Bawaslu Kabupaten Tegal dan Gerindra Duduk Satu Meja Bahas Masa Depan Demokrasi

Slawi – Bawaslu Kabupaten Tegal terus memperkuat upaya menjaga kualitas demokrasi melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif bersama partai politik. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, di antaranya Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, anggota Bawaslu Achmad Marzuki, Farid Bani Adam, Dedi Kusdiyanto, serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Kehadiran mereka disambut langsung oleh jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal di kantor DPC Gerindra Kabupaten Tegal.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis terkait kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Tegal. Diskusi berlangsung terbuka dengan menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain tingginya biaya kampanye, penguatan pendidikan demokrasi bagi kader partai di tingkat kecamatan, ketegasan aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), pembaruan data administrasi partai politik secara berkala, hingga evaluasi penanganan pelanggaran dan praktik money politics pada Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Achmad Marzuki, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi menjadi bagian dari strategi Bawaslu untuk membangun komunikasi aktif dengan seluruh elemen masyarakat dan partai politik.

“Konsolidasi demokrasi bukan hanya forum silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dan persoalan di lapangan agar dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam memperbaiki kualitas demokrasi,” ujarnya.

Selain membahas isu kepemiluan, forum tersebut juga menyinggung persoalan hak pilih santri asal luar daerah serta pentingnya peningkatan literasi politik di tingkat akar rumput agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog yang inklusif bersama partai politik sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu berharap berbagai persoalan kepemiluan yang muncul di masyarakat dapat tersalurkan secara konstruktif dan menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.