Mengenal Konsep Dasar Partisipasi Politik bagi Pengawas Partisipatif

Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Namun, bagaimana kemudian masyarakat menjadi subjek dalam proses Pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi prosedural akan sangat menentukan kualitas demokrasi substansial.

Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu.

Pengawasan pemilu adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience).

Dalam proses dan pelaksanaannya, Pemilu memiliki memang banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya adalah tumpang tindih peraturan, pengetahuan pemilih, pemetaan stakeholder, penjadwalan tahapan Pemilu, dan luasnya wilayah. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi penting melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah government of the people, by the people, for the people yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut.

Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya dengan mendorong ruangruang partisipasi politik yang besar dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan Pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu.