KPU dan Bawaslu Jawa Tengah Dalam Penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan (Satu Rumah Beda Kamar), Paulus Widiyantoro peran strategis kedua lembaga dalam menjaga integritas demokrasi
|
Slawi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2029. Hal ini disampaikan oleh Paulus Widiyantoro, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, dalam paparannya mengenai peran strategis kedua lembaga dalam menjaga integritas demokrasi.
Dalam pemaparan bertajuk “KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Satu Rumah Beda Kamar)”, Paulus memaparkan data rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Tengah. Tercatat sebanyak 28.289.413 pemilih akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, dengan rincian 14.113.893 laki-laki dan 14.175.520 perempuan.
Adapun pada Pemilihan 2024, jumlah DPT meningkat menjadi 28.427.616 pemilih, terdiri atas 14.179.558 laki-laki dan 14.248.058 perempuan yang tersebar di 576 kecamatan, 8.563 desa/kelurahan, serta 56.812 TPS.
Paulus menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Tengah menghadapi tantangan besar, baik dari sisi teknis maupun partisipasi publik. Karena itu, koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan stakeholder lain sangat diperlukan agar seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Pemilu bukan hanya milik penyelenggara, tetapi juga milik rakyat. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan demokrasi kita,” ujar Paulus.
Ia juga menekankan pentingnya peran pengawasan oleh Bawaslu dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, hingga penghitungan suara. Dengan pengawasan yang kuat, diharapkan potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sehingga hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.
KPU Jawa Tengah memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun kesiapan sumber daya manusia. Sementara itu, Bawaslu akan memperkuat fungsi pengawasan serta edukasi politik masyarakat guna mendorong terciptanya Pemilu yang berintegritas.
