Bawaslu Kabupaten Tegal Ikuti Pembukaan Latsar CPNS Bawaslu Tahun 2025

Slawi – 25 Agustus 2025 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kabupaten Tegal resmi mengikuti pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Bawaslu Tahun 2025 yang digelar secara distance learning. Kegiatan ini berlangsung mulai 15 Agustus hingga 15 Desember 2025, melibatkan peserta dari Angkatan 1 hingga Angkatan 43.

Pada kesempatan tersebut, Denny Junanto dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyampaikan bahwa setiap proses pelaksanaan Latsar harus dimaknai sebagai ruang berkembang. “Jadikan setiap tahapan ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga sarana untuk memperkaya diri, memperluas wawasan, dan menumbuhkan semangat pengabdian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menekankan pentingnya disiplin dan kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. “Saya berharap Latsar ini dapat menjadi wadah pemersatu, agar seluruh CPNS Bawaslu benar-benar memahami tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Disiplin adalah kunci, dan materi yang didapatkan hendaknya dipelajari dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Memasuki acara inti, Kepala LAN, Mohamad Taufik, menegaskan bahwa Latsar merupakan pondasi bagi perjalanan karir ASN. Ia menekankan bahwa Bawaslu, sebagai tonggak demokrasi bangsa, membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter.

“Dalam birokrasi, kecerdasan saja tidak cukup. Karakter adalah hal fundamental yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. ASN harus meluruskan niat, karena mereka memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan publik. Dengan dedikasi yang tinggi, para peserta Latsar diharapkan siap mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa mendatang,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Mohamad Taufik secara resmi membuka Pelatihan Dasar CPNS Bawaslu Tahun 2025 Angkatan 1–43.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi para CPNS Bawaslu Kabupaten Tegal untuk menapaki jalan pengabdian, sekaligus memperkuat komitmen profesionalisme dalam mengawal demokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.