Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024: Menuju Pemilu Lokal yang Lebih Fokus dan Akuntabel

SEMARANG – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 dipandang sebagai langkah penting untuk mengoreksi praktik demokrasi dan memperkuat otonomi daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam presentasi oleh Fitriyah dari FISIP Universitas Diponegoro pada 6 Agustus 2025, dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Putusan tersebut, yang merupakan bagian dari serangkaian putusan MK sebelumnya mengenai pemilihan serentak, memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Berbeda dari Pemilu 2019 yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak, putusan terbaru ini menetapkan bahwa pemilu lokal (pemilihan gubernur, bupati/walikota, serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota) akan dilaksanakan terpisah dari pemilu nasional (pemilihan presiden, DPR, dan DPD). Pemilu lokal akan diselenggarakan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2,5 tahun setelah pelantikan Presiden/Wakil Presiden dan anggota DPR/DPD.

Dengan adanya pemisahan ini, siklus pemilu akan terbagi menjadi dua:

• Pemilu Nasional: Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD akan dilaksanakan secara serentak.

• Pemilu Lokal: Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota akan dilaksanakan serentak pada tahun yang berbeda.

Fitriyah menjelaskan bahwa pemisahan ini membawa sejumlah implikasi positif:

• Fokus pada Isu Lokal: Pemilih akan memiliki waktu lebih banyak untuk fokus pada isu-isu daerah, serta menilai calon pemimpin lokal berdasarkan kapasitas dan integritas mereka.

• Mengurangi Polarisasi Nasional: Putusan ini diharapkan dapat mengurangi dampak polarisasi politik nasional yang seringkali terbawa hingga ke tingkat daerah.

• Meningkatkan Akuntabilitas: Pemimpin daerah akan lebih akuntabel karena mereka akan lebih memperhatikan tuntutan masyarakat daerah.

• Mengurangi Beban Pemilu: Pemisahan ini juga dapat mengurangi beban pemilih yang sebelumnya harus mencoblos dalam "pemilu lima kotak".

Namun, implementasi putusan ini juga menghadapi sejumlah tantangan:

• Revisi Regulasi: Diperlukan revisi regulasi dan penyesuaian teknis dari KPU dan Bawaslu.

• Masa Jabatan Transisi: Penyesuaian masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD dapat melemahkan akuntabilitas publik dan legitimasi pemerintahan selama masa transisi.

• Skala Pemilu Lokal: Meskipun disebut lokal, pemilu ini tetap berskala nasional karena dilaksanakan serentak di seluruh daerah, dengan karakteristik kompleksitas pemilu Indonesia namun didanai oleh APBD.

• Tantangan Politik Uang: Praktik politik uang menjadi tantangan serius, mengingat kajian menunjukkan pelanggaran ini paling tinggi terjadi di Pilkada.

Agar efektivitas putusan ini dapat tercapai, dibutuhkan revisi undang-undang, kesiapan teknis, sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil dan media. Kesuksesan implementasi putusan ini akan menjadi momentum penting untuk menguatkan integrasi nasional melalui penguatan demokrasi lokal.