Putusan MK dan Masa Depan Demokrasi Lokal Jadi Bahasan Utama Kajian Pemilu 2025

Slawi (6/8)  – Dalam rangka menyambut Pemilu dan Pilkada Serentak, Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan “Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah” yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 6 Agustus 2025, melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dan menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga-lembaga strategis, termasuk Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Salah satu materi penting disampaikan oleh Koordinator JPPR Jawa Tengah, Muhammad Sabbardi, M.Pd., yang menyoroti tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024.

Dalam paparannya, Sabbardi mengungkap bahwa angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar 71%, jauh di bawah partisipasi nasional pada Pemilu Februari 2024 yang mencapai 81,78%. Fenomena voter fatigue akibat kompleksitas pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu penyebab utamanya.

Putusan MK tersebut kini menjadi landasan penting bagi pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilihan daerah mulai 2029. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi penyelenggara, partai politik, serta pemilih untuk fokus dalam setiap tahapan pemilu. Di sisi lain, tantangan besar masih membayangi, seperti kebutuhan revisi regulasi, risiko anggaran ganda, dan kesiapan struktur kampanye partai politik.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengawasan partisipatif, mendorong peningkatan literasi pemilih, serta membangun sinergi antar-lembaga demi terselenggaranya pemilu dan pilkada yang berintegritas serta berdaya jangkau luas.