KONSOLIDASI DEMOKRASI: BAWASLU KABUPATEN TEGAL DAN PKS PERKUAT KOMITMEN MENUJU PEMILU BERINTEGRITAS

Slawi, 25 Juni 2026 – Bawaslu Kabupaten Tegal terus memperkuat budaya demokrasi melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama jajaran pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Tegal ini menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai isu strategis kepemiluan sekaligus mempererat sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi.

Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tegal, Achmad Marzuki, M.T., didampingi Anggota dan jajaran sekretariat. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan mengedepankan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, serta berintegritas.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya pemutakhiran data dan dokumen partai politik, pemenuhan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan, dinamika model penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemetaan daerah pemilihan (dapil), penguatan kapasitas saksi peserta Pemilu, hingga upaya pencegahan politik uang.

Achmad Marzuki menegaskan bahwa tertib administrasi partai politik merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat. Pemutakhiran data kepartaian menunjukkan bahwa partai politik aktif membangun kelembagaan, tidak hanya saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa non-tahapan sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi.

Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya pemenuhan afirmasi perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Partai politik didorong untuk memastikan keterwakilan perempuan terpenuhi sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Pembahasan mengenai pelatihan saksi Pemilu turut menjadi perhatian. Bawaslu menjelaskan mekanisme fasilitasi pelatihan melalui pola Training of Trainers (ToT), sehingga partai politik dapat menyiapkan kader yang memiliki pemahaman memadai mengenai regulasi dan pengawasan proses pemungutan serta penghitungan suara.

Di sisi lain, isu politik uang kembali menjadi sorotan utama. Seluruh peserta sepakat bahwa praktik tersebut masih menjadi tantangan serius yang harus dicegah secara bersama karena berpotensi merusak kualitas demokrasi dan menghambat lahirnya pemimpin yang berintegritas.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan demokrasi tidak hanya dilakukan pada saat tahapan Pemilu, tetapi juga melalui edukasi, dialog, dan kolaborasi yang berkelanjutan agar tercipta budaya demokrasi yang semakin matang, partisipatif, dan berintegritas.

"Demokrasi yang berkualitas lahir dari kepatuhan terhadap aturan, penguatan kelembagaan, serta komitmen bersama untuk mencegah setiap potensi pelanggaran. Kolaborasi antara Bawaslu dan partai politik menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas Pemilu di masa mendatang."