Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Perkuat Sinergi Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Pemutakhiran Data Pemilih

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Perkuat Sinergi Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Pemutakhiran Data Pemilih

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Perkuat Sinergi Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Pemutakhiran Data Pemilih
 

Slawi – Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H., melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Kepala Desa Slawi Kulon, Hesti Puryanti, S.E., pada Rabu, 11 November 2026, bertempat di Kantor Kepala Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Kegiatan ini mengangkat isu “Penguatan Sinergitas Pemerintah Desa dalam Pengawasan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)” sebagai upaya memperkuat keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung kualitas data pemilih.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Harpendi berdiskusi langsung dengan Kepala Desa Slawi Kulon mengenai pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung pengawasan dan pemutakhiran data pemilih. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena mengetahui secara langsung kondisi kependudukan di wilayahnya, termasuk perubahan status penduduk, warga yang meninggal dunia, maupun berbagai informasi kependudukan yang dapat berpengaruh terhadap akurasi daftar pemilih.

Diskusi juga menyoroti persoalan penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data kependudukan maupun daftar pemilih. Salah satu kendala yang ditemukan berkaitan dengan administrasi pelaporan kematian, di mana sebagian keluarga hanya mengurus surat keterangan kematian di tingkat desa untuk keperluan tertentu, tetapi belum melanjutkan pengurusan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, masih terdapat kemungkinan informasi kematian yang telah disampaikan belum segera diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data.

Melalui konsolidasi demokrasi ini, Harpendi mendorong pemerintah desa untuk terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta berperan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai penduduk yang telah meninggal dunia. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam pelaksanaan pengawasan data pemilih, khususnya untuk memastikan bahwa penduduk yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tidak lagi tercantum dalam daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten Tegal selanjutnya melakukan pencermatan terhadap informasi yang diperoleh melalui laman DPT Online. Apabila ditemukan penduduk yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar pemilih, hasil pencermatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara cermat dan berkesinambungan.

Melalui sinergi antara Bawaslu Kabupaten Tegal dan pemerintah desa, diharapkan proses pengawasan serta pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena memiliki informasi langsung mengenai kondisi penduduk di wilayahnya, termasuk perubahan status kependudukan, warga yang meninggal dunia, maupun informasi lain yang berkaitan dengan data pemilih. Dengan koordinasi dan pertukaran informasi yang baik, potensi ketidaksesuaian data dapat diminimalisir, sehingga menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat, mutakhir, dan valid. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi, memastikan hak pilih masyarakat terlindungi, serta mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.