Bawaslu Jadikan IKP Modal Utama dalam Lakukan Mitigasi Pelanggaran Pemilu

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada jajaran Bawaslu daerah agar menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai mitigasi utama dalam melakukan pencegahan Pemilu 2024. Menurutnya, setelah IKP diluncurkan, agar para pengawas pemilu menjadi cermat dan tepat dalam melihat seluruh persoalan tahapan baik pemilu, maupun pemilihan.

"Saat IKP diluncurkan maka saat itu juga mata kita melihat persoalan di seluruh tahapan pemilu atau pemilihan harus setajan mata elang. Upaya mitigasi yang kita lakukan gak boleh kaleng-kaleng," katanya dalam Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahapan Pemilu 2024 di Bali, Rabu (28/12/2022) malam.

IKP kata dia, jangan hanya dimanfaatkan stakeholder di luar Bawaslu, melainkan harus dimaksimalkan oleh Bawaslu itu sendiri dalam melakukan pencegahan. Dalam memaksimalkan itu, imbau Lolly, untuk memperluas kerjasama dengan seluruh stakeholder.

"Ini adalah upaya serius kita dalam melakukan pencegahan. Jadi, pencegahan itu tidak sekadar surat imbauan, pencegahan itu kolaborasi dengan stakeholder," ujarnya.

Selain itu, soal pengawasan partisipatif Lolly yang mengampun Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas tersebut meminta Bawaslu daerah lebih gencar dalam menyosialisasikan meja layanan pemilu dan mengajak pemantau lokal bergabung dengan Bawaslu.

"Sosialisasikan lagi meja layanan pemilu, karena semkai banyak pemantau yang hadir, maka akan semakin kuat kualitas kita melakukan pengawasan secara partisipatif," ujarnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Bawaslu daerah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.  Caranya dia menjelaskan, Bawaslu harus mampu memaksimalkan tugas-tugas pengawasan, khususnya dalam melakukan pencegahan adanya pelanggaran pemilu dan pemilihan.

"Kita (Bawaslu) harus selalu membangun kepercayaan pemilu yang lebih terpercaya. Artinya, Bawaslu harus memberikan rasa aman, nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat," tegasnya.

Untuk menjaga kepercayaan itu, menurut dia, harus memperkuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Salah satunya yaitu dengan konsep pengawasan gotong royong yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

"Artinya, Bawaslu memiliki pekerjaan rumah untuk menggerakan seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong dalam melakukan pengawasan pemilu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja turut mengingatkan seluruh divisi dan jajaran Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Pernyataan Bagja tersebut sekaligus membuka jalannya rapat evaluasi itu.

"Semua memiliki tugas mengawasi, oleh sebab itu ajak teman-teman anda untuk melakukan pengawasan yang ada," tukasnya.

Sumber : Bawaslu.go.id