Bawaslu Goes to Campus: Di UIN Gus Dur, Yudi Ajak Mahasiswa Kaji Sengketa Pilkada 2024
|
Pekalongan – Bawaslu Kabupaten Pekalongan kembali menggelar program Bawaslu Goes to Campus sebagai upaya mengedukasi generasi muda mengenai pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN Gus Dur), Selasa (15/07/2025), dengan menghadirkan narasumber istimewa, Wahyudi Sutrisno, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Divisi Penyelesaian Sengketa.
Dalam paparannya, Yudi—sapaan akrab Wahyudi Sutrisno—mengajak mahasiswa untuk tidak hanya memahami, tetapi juga meneliti dan mengkaji secara kritis proses penyelesaian sengketa yang terjadi selama tahapan Pilkada 2024 di Jawa Tengah.
“Di Jawa Tengah terdapat tiga sengketa pilkada yang menarik untuk dikaji, masing-masing di Kabupaten Kendal, Tegal, dan Sukoharjo. Ketiganya terjadi pada tahapan yang berbeda dan diajukan oleh subjek yang berbeda pula, sehingga menjadi bahan riset yang kaya akan perspektif hukum dan demokrasi,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, sengketa di Kabupaten Tegal terjadi pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon perseorangan, di Sukoharjo pada saat verifikasi faktual calon perseorangan, sedangkan di Kendal, sengketa diajukan oleh partai politik pada tahapan penetapan calon.
Menariknya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendokumentasikan proses penyelesaian tiga sengketa tersebut dalam bentuk film dokumenter. “Kami ingin menunjukkan bahwa Bawaslu bekerja, tidak diam. Melalui film ini, publik bisa melihat langsung dinamika penyelesaian sengketa, termasuk kisah di balik layar yang penuh pelajaran dan nilai,” ungkap Yudi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Mohamad Tohir, mengapresiasi antusiasme civitas akademika UIN Gus Dur. Menurutnya, peluncuran film dokumenter ini menjadi media pembelajaran yang efektif dan kontekstual bagi mahasiswa maupun masyarakat umum.
“Film ini merekam peristiwa nyata yang terjadi selama Pilkada 2024. Ini bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan—banyak ilmu yang bisa diserap dari prosesnya,” kata Tohir.
Dekan Fakultas Syariah UIN Gus Dur, Maghfur, turut menyampaikan kebanggaannya karena kampusnya dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran film dan forum ilmiah ini. Ia menilai, forum ini sangat penting untuk refleksi akademik berbasis praktik pengawasan dan data lapangan yang aktual.
“Mahasiswa perlu memanfaatkan momentum ini untuk menjadikan Bawaslu dan KPU sebagai laboratorium riset, tugas kuliah, dan skripsi. Ini kesempatan emas untuk mendalami demokrasi secara langsung dari pelaku utamanya,” tegas Maghfur.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, para dosen, serta mahasiswa UIN Gus Dur. Kehadiran berbagai unsur ini semakin memperkaya diskusi dan memperluas perspektif dalam memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan penyelesaian sengketa dalam proses demokrasi lokal.
Kegiatan yang dikemas dalam format talkshow interaktif ini pun membuka ruang dialog antara mahasiswa dan narasumber. Dengan suasana yang terbuka dan penuh semangat, program ini diharapkan dapat memperkuat literasi politik dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pengawasan demokrasi yang sehat.
Humas Bawaslu Kabupaten Pekalongan
