Desa Mindaka Deklarasikan Diri Sebagai Desa Anti Politik Uang

Mindaka, Sabtu 2 November 2019. Pemilihan umum telah usai, namun bukan berarti usai pula kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Sebagaimana tugas dan kewajiban dari Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan pengawasan partisipatif pemilu. Hal ini merupakan intruksi dari Bawaslu RI yaitu melakukan pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.

Ada enam desa yang dijadikan sebagai objek kegiatan sosialisasi ini, salah satu diantaranya yaitu Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Di Desa Mindaka inilah Bawaslu Kabupaten Tegal menyelenggarakan acara yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya terselenggara di Desa Bojong, dan Desa Bukateja. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung dalam dua kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan mengundang 50 (lima puluh)orang. Dalam pertemuan pertama, acara ini bisa dikatakan berjalan dengan sukses. Hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang datang sejumlah 42 (empat puluh dua) orang dan mereka terlihat begitu antusias mengikuti jalannya acara. Acara tersebut dimulai pukul 14.00 WIB dan berahir pukul 16.30 WIB, dihadiri oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Mindaka, jajaran Badan Permusyawaratan Desa Mindaka, Babinsa Kamtibmas Desa Mindaka dan komponen masyarakat Desa Mindaka.

Dalam kesempatannya, Bukhori Muslim selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Tegal menyampaikan sambutannya sekaligus mengisi materi sebagai narasumber. Beliau menyampaikan materi anti politik uang dan tanggung jawab maupun tugas dari Bawaslu pada umumnya. Setelah pemaparan materi, kemudian Mualifatun selaku moderator memandu sesi diskusi ataupun tanya jawab. Semangat peserta dalam menyampaikan pertanyaan begitu besar. Hal ini terlihat dari interaksi yang terjalin antara penanya dan narasumber. Sebagai penutup acara, moderator menyampaikan pesan kepada audiens bahwa stop politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita hoax agar tercipta pemilu yang berintegritas dan bermartabat.