BREAKING: Lulusan P2P Tegal Bentuk “Barajati”, Pasukan Pengawas Pemilu Berintegritas!
|
Sebanyak 23 lulusan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P) Daring 2025 dari Kabupaten Tegal resmi membentuk komunitas pengawas pemilu mandiri bernama Barajati: Barisan Jaga Pemilu Tegal Integritas. Deklarasi ini dilakukan saat kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Kader P2P 2025, Rabu 26 November 2025 di Hotel Guci Ashafana.
Pembentukan Barajati menjadi Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari program P2P Daring yang sebelumnya diikuti peserta secara virtual. Langkah tersebut lahir dari diskusi intens para kader yang dipantik oleh Sri Anjarwati, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Melalui forum ini, para peserta bermusyawarah untuk memilih nama komunitas sekaligus menentukan kepengurusan awal.
Dalam proses diskusi, ide dan gagasan mengalir dari berbagai peserta. Hingga akhirnya, nama Barajati diputuskan secara mufakat dan menetapkan Khambali sebagai ketua komunitas. Keputusan tersebut disambut penuh antusias karena dianggap sebagai simbol komitmen kolektif para kader dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Tegal.
“Barajati adalah wadah bagi kami lulusan P2P Daring 2025 sebagai Pengawas Pemilu Partisipatif. Adanya pendidikan P2P ini kami harap dapat membantu masyarakat dan Bawaslu dalam mengawasi seluruh proses Pemilu. Kami sebagai pemuda Tegal berkomitmen dalam menjaga demokrasi negeri,” ujar Khambali seusai sesi deklarasi.
Barajati hadir sebagai bentuk penguatan jejaring pengawasan di tingkat lokal. Komunitas ini tidak hanya menjadi ruang konsolidasi kader, tetapi juga sarana edukasi dan kolaborasi untuk menjaga integritas pemilu. Keberadaannya menandai langkah nyata para kader P2P 2025 untuk bergerak dari ruang digital menuju aksi sosial di masyarakat.
Dengan lahirnya Barajati, Bawaslu Kabupaten Tegal berharap partisipasi publik dalam pengawasan dapat meningkat dan menjadi benteng kuat mencegah pelanggaran pemilu di semua tahapan. Komunitas ini menjadi bukti bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas lembaga formal, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara.