BREAKING! Bawaslu Kabupaten Tegal Siapkan “Pasukan Demokrasi” Lewat Penguatan Kelembagaan Kader P2P 2025.

 Upaya membangun demokrasi yang bersih kembali diperkuat oleh Bawaslu Kabupaten Tegal melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Kader Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P) 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 26 November 2025 di Hotel Guci Ashafana, dan menjadi momentum penting dalam membentuk kader-kader pengawas pemilu berintegritas tinggi.

Acara menghadirkan tiga narasumber utama yang memberikan materi strategis. Sri Anjarwati menyampaikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan kegiatan P2P, termasuk peran kader dalam mencegah pelanggaran pemilu sejak dini. Pri Jakaria membawakan materi pengenalan karakter, menekankan pentingnya kepribadian kuat dan etika dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, M. Sirottudin berbagi teknik foto dan video kepemiluan, mengajarkan peserta bagaimana mendokumentasikan kejadian lapangan secara profesional sebagai bukti valid pengawasan.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh seluruh lulusan P2P Daring 2025 dari berbagai wilayah Kabupaten Tegal. Selain memperkuat materi pengawasan, forum ini juga menjadi ajang temu pertama antar kader yang sebelumnya hanya berkomunikasi melalui ruang virtual.

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang sesi. Diskusi aktif dan praktik lapangan memperkaya pengetahuan yang telah mereka dapatkan melalui program P2P daring. Narasumber menekankan bahwa kader pengawas tidak hanya dituntut memahami aturan pemilu, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, dokumentasi, serta keberanian untuk bertindak dalam situasi di lapangan.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami Kader P2P 2025. Tidak hanya memberi pemahaman, tetapi juga bekal nyata untuk terjun sebagai Pengawas Pemilu Partisipatif,” ungkap salah satu peserta setelah sesi diskusi.

Bawaslu Kabupaten Tegal berharap, kegiatan ini mampu menjadi pijakan penting dalam menyiapkan kader pengawas yang responsif, independen, dan siap menjaga setiap tahapan pemilu dari potensi kecurangan. Penguatan kelembagaan ini juga menjadi bentuk konsistensi Bawaslu dalam merangkul partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan pengawasan demokrasi.