Lompat ke isi utama

Berita

Talkshow OPSI, Harpendi : Waspadai pemikiran, ide, dan gagasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Talkshow OPSI, Harpendi : Waspadai pemikiran, ide, dan gagasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Slawi - Bawaslu Kabupaten Tegal siarkan secara Live Streaming OPSI (Obrolan Seputar Pemilu dan Demokrasi) Edisi ke-19 dari Ruang Siar Bawaslu Kabupaten Tegal,  Selasa (01/06/2021) yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Tema yang dikupas adalah Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Demokrasi Dari Perspektif Pemuda.

Kegiatan yang menjadi program tahun 2021 ini menghadirkan 2 (dua) narasumber dari unsur eksternal yang merupakan tokoh-tokoh pemuda Kabupaten Tegal, yaitu Muhammad Khuzaeni, S.E., S.H. sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila dan M. Ersal Aburizal, S.T., M.T., Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal. Sedangkan unsur internal diwakili Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom. sebagai  anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Koordinator  Divisi Hukum, Humas & Data Informasi.

Dalam diskusi interaktif yang dipandu oleh Host,  Asto Mugiono Pamungkas, S.Sy. (Staff Bawaslu Kabupaten Tegal) tersebut, Harpendi memaparkan definisi demokrasi dan demokrasi Pancasila serta aspek cara memandang demokrasi dan prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi Pancasila. Lebih lanjut Ersal menilai bahwa Pancasila tidak hanya menjadi ideologi bangsa semata, tetapi juga merupakan visi dan pandangan hidup bangsa. “Where  there is no vision, the people perish”, ketika sebuah negara tidak mempunyai visi maka masyarakat atau bangsa tersebut akan binasa. Sehingga Pancasila tetap relevan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia,  baik demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan maupun bidang-bidang lainya.

Pada sisi yang lain, Jeni Bae sapaan akrab Muhammad Khuzaeni mengungkapkan bahwa  Pancasila tetap relevan, akan tetapi yang terpenting justeru bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya mendesak  pemerintah agar mencabut PP 57 tahun 2021 yang tidak mewajibkan Pendidikan Pancasila di pendidikan dasar dan menengah.

Pada akhir diskusi Harpendi mengatakan, “Dalam era globalisasi ini berkembang pemikiran, ide, dan gagasan yang keluar dari nilai-nilai Pancasila yang harus diwaspadai bersama. Munculnya radikalisme, ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia, saya kira harus menjadi kewaspadaan bersama, jangan sampai kita terbawa kepada pemikiran, ide, atau gagasan yang bertujuan untuk menghilangkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ideologi/ filsafat yang sangat fundamental (Philosopische Grondslag) dan dasar Negara Pancasila”. Pancasila sudah harga mati, nilai-nilai harus kita tanamkan sejak usia dini melalui pendidikan karena kalau tidak arus deras globalisasi akan mengikis nilai-nilai Pancasila. Kemudian muncul isu, fenomena seolah olah Pancasila sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan zaman seperti sekarang ini, padahal  bukan Pancasila-nya yang tidak relevan, tetapi perilaku, sikap hidup kemudian sistem politik, ekonomi yang kita bangun yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. ini harus kita kembalikan agar ruh dan nilai-nilai Pancasila selalu tertanam di sanubari kita bersama sebagai bangsa dan negara”, tegasnya.