Rapat Sosialisasi Perpajakan, Farid Bani Adam Tekankan Tertib Administrasi & Sinkronisasi Informasi

Bawaslu Kabupaten Tegal, Rabu, 11 Februari 2026, menggelar rapat sosialisasi perpajakan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi Pratiwi. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi SDMOD, Farid Bani Adam, langsung memberikan arahan strategis di awal acara mengenai pentingnya kontribusi pajak sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Farid menyampaikan bahwa meskipun nominal pajak di akhir tahun seringkali memberikan kejutan dibandingkan potongan bulanan, adanya subsidi saat ini cukup membantu sehingga beban yang dirasakan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman selama dua periode kepemimpinan menjadi dasar bagi Farid untuk menekankan bahwa setiap personel harus mulai terbiasa dengan dinamika perpajakan yang ada.

Fokus utama pernyataan Farid Bani Adam dalam rapat ini adalah mengenai ketimpangan informasi antara kebijakan kenaikan jumlah pajak dengan instruksi efisiensi atau pengiritan anggaran dari pusat. Farid menilai bahwa kondisi saat ini belum sepenuhnya seimbang, sehingga beliau menginstruksikan agar setiap kebijakan terbaru dari Bawaslu RI segera diinformasikan melalui grup internal. Hal ini bertujuan agar pimpinan maupun jajaran kesekretariatan mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Beliau berharap seluruh jajaran tetap waspada terhadap setiap perubahan regulasi agar agenda organisasi tetap berjalan harmonis dengan aturan keuangan yang berlaku.

Sebagai penutup arahan, Farid Bani Adam meminta adanya pengawasan ketat terhadap teknis pelaporan pajak, termasuk memantau status verifikasi dan kendala administratif seperti lupa password akun perpajakan. Meskipun secara umum pelaporan di Bawaslu Kabupaten Tegal sudah berjalan baik, Farid menekankan perlunya komunikasi intensif dengan pimpinan untuk membereskan masalah sistem seperti status kurang bayar atau lebih bayar. Segala bentuk perbedaan selisih pajak dalam pelaksanaan kegiatan ke depan akan dikonsultasikan lebih lanjut ke tingkat Provinsi maupun RI. "Apapun kendalanya, mari kita diskusikan dengan baik agar segala kebijakan terinformasikan dengan benar demi kebaikan lembaga maupun perseorangan," tegasnya di hadapan seluruh peserta rapat.