Perkuat Kualitas Demokrasi Pasca Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Tegal Gencarkan Konsolidasi Demokrasi
|
Slawi – Menyongsong perhelatan demokrasi di masa depan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti seiring berakhirnya tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Bawaslu Kabupaten Tegal kini tengah menggencarkan agenda strategis bertajuk "Konsolidasi Demokrasi" sebagai langkah nyata memperkuat fondasi demokrasi substansial di luar tahapan resmi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan agenda penting pasca Pemilu untuk mengidentifikasi dinamika yang berkembang di lapangan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk persiapan pengawasan menuju Pemilu 2029 mendatang.
"Demokrasi bukan sekadar angka hasil pemungutan suara, melainkan proses berkelanjutan yang harus terus dijaga kualitasnya," tulis rilis resmi Bawaslu Kabupaten Tegal melalui kanal informasinya.
Dalam agenda konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Tegal menetapkan empat isu krusial yang menjadi fokus utama untuk dipetakan dan dievaluasi:
- Politik Uang & Isu SARA: Melawan "racun" demokrasi sejak dini agar tidak merusak tatanan sosial.
- Netralitas ASN/TNI/POLRI: Menjamin integritas institusi negara agar tetap profesional dan tidak berpihak.
- Hoaks & Disinformasi: Menciptakan ruang digital yang sehat dan edukatif bagi masyarakat.
- Evaluasi PHPU: Belajar dari perselisihan hasil pemilu sebelumnya untuk memperbaiki tata kelola di masa depan.
Sebagai bentuk komitmen transparansi dan keterbukaan, Bawaslu Kabupaten Tegal kini menghadirkan program "Diskusi Tanpa Sekat". Bawaslu mengundang seluruh elemen masyarakat sipil—baik perseorangan, kelompok, maupun pemangku kepentingan lainnya—untuk berdiskusi langsung mengenai isu-isu demokrasi terkini.
Guna memastikan efektivitasnya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal menjadwalkan diri untuk siap berdiskusi dengan masyarakat sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu minggu. Hal ini bertujuan agar setiap aspirasi dan temuan potensi kerawanan dapat segera ditindaklanjuti sebagai dasar kebijakan pengawasan di masa depan sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017.
Bawaslu Kabupaten Tegal menyadari bahwa keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci utama demokrasi yang sehat. Masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra strategis dalam memetakan masalah dan merumuskan strategi pencegahan pelanggaran.
