Bawaslu Kabupaten Tegal Hadiri Press Release APBN 2025: Mengawal Transparansi dan Kinerja Anggaran di Wilayah Tegal
|
Bawaslu Kabupaten Tegal menghadiri undangan Press Release APBN Periode Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal menggunakan Media Microsoft Teams, acara ini menjadi ajang transparansi capaian fiskal di wilayah kerja KPPN Tegal sepanjang tahun anggaran 2025.
Kepala KPPN Tegal, Bapak Zajri, bertindak langsung sebagai pemateri utama. Dalam paparannya, beliau menyampaikan evaluasi komprehensif mengenai realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah Tegal yang mencakup Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang.
Dalam rilis tersebut, Bapak Zajri mengungkapkan bahwa total penerimaan negara di wilayah KPPN Tegal hingga Desember 2025 mencapai Rp2,47 Triliun. Angka ini menunjukkan adanya kontraksi sebesar 18,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,02 Triliun.
Sektor Perpajakan: Mengalami pertumbuhan negatif sebesar 20,79%, terutama dipicu oleh penurunan pada Pendapatan Pajak Dalam Negeri. Meski turun, sektor ini tetap mendominasi kontribusi penerimaan sebesar 86,87%.
PNBP: Berbanding terbalik dengan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru tumbuh positif sebesar 6,92%, didorong oleh performa Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik 10,11%.
Komoditas Utama: Pendapatan Cukai Hasil Tembakau tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi sebesar 47,98% dari total penerimaan.
Kinerja Belanja: Optimalisasi Anggaran Satuan Kerja
Dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menunjukkan performa yang cukup stabil di angka 95,7% dari total pagu Rp1,53 Triliun.
Belanja Pegawai: Menjadi jenis belanja dengan realisasi tertinggi mencapai 99,01%.
Satker Berprestasi: Kejaksaan RI (103,11%) dan Komisi Pemilihan Umum/KPU (102,35%) tercatat sebagai lembaga dengan tingkat realisasi tertinggi di wilayah KPPN Tegal.
Kementerian Agama: Memegang peran vital sebagai penyerap anggaran terbesar dengan kontribusi pagu mencapai 36,59%.
Penyaluran Transfer Ke Daerah juga menjadi sorotan dengan tingkat realisasi mencapai 98,83% atau sebesar Rp7,72 Triliun. Kabupaten Tegal sendiri mencatatkan tingkat realisasi salur TKD tertinggi sebesar 99,58%.
Meskipun baru menjadi satuan kerja pada tahun 2026, kehadiran Bawaslu Kabupaten Tegal dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam memahami dinamika anggaran negara di daerah. Sebagai lembaga pengawas, pemahaman terhadap kinerja anggaran K/L (khususnya sesama penyelenggara pemilu seperti KPU) dan penyaluran dana ke daerah sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan negara di wilayah Kabupaten Tegal.
