Bawaslu Kab. Tegal Gandeng Tokoh Agama: Politik Uang Adalah Maksiat dan Terlaknat

TEGAL – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal terus menggencarkan sosialisasi antipolitik uang menjelang pesta demokrasi. Dalam sebuah kesempatan kultum, Ustadz Akh. Baini Alfin Mubarok memberikan pesan menohok mengenai bahaya money politic (politik uang) dari perspektif hukum Islam.

Dalam penyampaiannya, Ustadz Akh. Baini menegaskan bahwa praktik suap-menyawap dalam pemilihan pemimpin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kemaksiatan yang nyata. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan imbalan materi yang sesaat namun merusak keberkahan hidup.

Laknat bagi Pemberi dan Penerima

Mengutip hadis Rasulullah SAW, Ustadz Akh. Baini menekankan bahwa Allah SWT melaknat mereka yang terlibat dalam rantai suap.

"Nabi Muhammad SAW melaknat orang-orang yang memberi suap dan mereka yang menerima suap. Keduanya masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan maksiat besar," tegasnya di hadapan jamaah.

Ia menjelaskan bahwa kata "laknat" menunjukkan betapa seriusnya dosa tersebut, karena pelakunya akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT.

Memilih dengan Hati Nurani

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat. Menurutnya, masa depan bangsa ditentukan oleh kejujuran tangan rakyat di bilik suara.

"Pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan isi amplop. Suara kita adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah," tambahnya.

Visi Indonesia Bermartabat

Kegiatan sosialisasi melalui pendekatan keagamaan ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Tegal. Dengan menolak politik uang, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar berintegritas.

"Semoga dengan komitmen kita menjauhi politik uang, Indonesia akan menjadi negara yang bermartabat, adil, dan sejahtera di bawah kepemimpinan yang amanah," pungkasnya.

Pihak Bawaslu Kabupaten Tegal berharap pesan-pesan moral dari tokoh agama seperti ini dapat lebih menyentuh kesadaran masyarakat terdalam untuk menolak segala bentuk praktik politik uang demi menjaga marwah demokrasi.