Tugas, Wewenang & Kewajiban

By Humas Bawaslu Kab Tegal 21 Sep 2020, 09:57:11 WIB

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota, yang terdiri atas:

pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;

proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;

pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam       Undang-Undang ini;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

putusan DKPP;

putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip       sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

      a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

      b. mengkordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

      c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

      d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

 

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu , Bawaslu. Kabupaten/Kota bertugas:

      a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas  dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

      b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

      c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

      d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

      e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

 

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

          a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

          b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

          c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

          d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

         e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Keterangan:

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum