Bawaslu Kabupaten Tegal dan Akademisi Perkuat Benteng Ideologi Lawan Politik Uang di Kampus IBN Slawi
|
SLAWI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal menggelar agenda konsolidasi demokrasi guna memperkuat integritas pemilihan kepala daerah di Kampus IBN Slawi, Kabupaten Tegal, Senin (27/4/2026). Hadir sebagai narasumber utama, Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Achmad Marzuki, serta akademisi sekaligus Dosen IBN Slawi, Syamsul Falah.
Pertemuan tersebut menyoroti urgensi edukasi masyarakat dalam memutus rantai politik transaksional yang masih menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi di daerah.
Ideologi Sebagai Penangkal "Serangan Fajar"
Dalam paparannya, Achmad Marzuki menekankan bahwa penguatan pemahaman masyarakat mengenai batasan politik uang harus terus digencarkan. Ia menegaskan bahwa praktik seperti "serangan fajar" bukan sekadar pemberian materi, melainkan pelanggaran hukum serius yang mencederai integritas pemilu.
Senada dengan hal tersebut, Syamsul Falah memberikan refleksi mendalam berbasis pengalaman Pilkada 2014. Menurutnya, satu-satunya benteng yang sulit ditembus oleh godaan materi adalah ideologi.
"Pemilih yang loyal pada gagasan dan memiliki kesadaran politik tinggi tidak akan mudah terbujuk imbalan materi. Ideologi adalah penawar bagi politik transaksional," ujar Syamsul.
Sasar Gen Z dan Tantangan Religiusitas
Penyelenggara pemilu saat ini secara strategis menempatkan Generasi Z sebagai target utama sosialisasi. Langkah ini diambil untuk membangun ekosistem demokrasi yang bersih sejak dini, menciptakan generasi yang menolak keras praktik jual-beli suara (non-transaksional).
Namun, diskusi juga menyoroti realitas sosial di Kabupaten Tegal. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan adalah:
Faktor Ekonomi: Kemiskinan diakui sebagai tanah subur tumbuhnya politik uang. Perlunya sinergi antara kesejahteraan ekonomi dan penguatan spiritualitas.
Paradoks Religiusitas: Terdapat catatan khusus mengenai kesenjangan antara nilai ritual keagamaan dengan spiritualitas praktis. Meski masyarakat dikenal religius, kejujuran dalam berdemokrasi masih menjadi tantangan besar.
Deklarasi Bersama: Adanya desakan untuk melakukan deklarasi bersama menolak politik uang sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang secara ekonomi dan spiritual masih rentan.
Menuju Demokrasi Berintegritas
Konsolidasi ini ditutup dengan harapan adanya sinkronisasi antara nilai-nilai agama dengan perilaku politik harian. Tantangan bagi Bawaslu dan elemen akademisi ke depan adalah memastikan bahwa religiusitas masyarakat Kabupaten Tegal berbanding lurus dengan integritas dalam menentukan pilihan di bilik suara.
Dengan melibatkan mahasiswa dan kaum muda, diharapkan Kabupaten Tegal dapat menjadi pionir dalam mewujudkan pemilihan yang bebas dari intervensi materi dan murni berdasarkan adu gagasan serta ideologi.
